Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024, Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kabupaten Sanggau melakukan kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor BNPP ini dimulai pukul 09.30 WIB hingga selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dalam rangka mendukung Program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2025.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan, Bapak Kancilkus, SP, menyampaikan beberapa poin hasil koordinasi yang menjadi fokus perhatian dalam pertemuan tersebut:
- UMKM Belum Optimal
Sebanyak 180 UMKM yang sebelumnya berjalan sesuai harapan kini mengalami kemunduran akibat pandemi COVID-19, yang membuat aktivitas mereka terhenti. Dalam situasi ini, sangat diharapkan adanya intervensi dari pemerintah berupa bantuan yang dapat membantu UMKM tersebut kembali beroperasi. Khususnya di wilayah perbatasan, dukungan tersebut menjadi krusial agar aktivitas ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan langkah yang tepat, potensi ekonomi daerah perbatasan yang kaya akan peluang dapat dimanfaatkan secara maksimal, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi secara menyeluruh. - Masalah Tanah Terminal Barang Internasional (TBI)
Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) belum dapat diselesaikan karena status tanah yang belum “clear and clean”. Hal ini menjadi penghambat utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di perbatasan. - Keamanan Perbatasan yang Kurang Optimal
Keamanan di perbatasan masih menjadi tantangan besar, dengan peredaran narkoba dan praktik perdagangan manusia (trafficking) yang marak, terutama di jalan-jalan tikus. Komisi II mengusulkan pembangunan parit selebar 5-7 meter dengan kedalaman 4 meter sebagai pengamanan fisik perbatasan. - Jasa Penukaran Uang Ilegal
Banyaknya jasa penukaran uang ilegal di pintu keluar-masuk perbatasan menimbulkan gangguan ketertiban umum. Hal ini memerlukan pengawasan lebih ketat dari pihak terkait. - Pengembangan Ekonomi di Kawasan Perbatasan
Percepatan pembangunan di sektor perkebunan dan pertanian menjadi prioritas agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. - Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan
Komisi II juga menyoroti perlunya pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai di kawasan perbatasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. - Promosi Wisata yang Masih Minim
Kurangnya promosi media menjadi salah satu faktor rendahnya kunjungan wisatawan. Mayoritas aktivitas di PLBN masih didominasi oleh kendaraan umum yang berlalu-lalang menuju Malaysia.
Harapan dari Komisi II DPRD Kabupaten Sanggau,
Bapak Kancilkus, SP, menekankan agar pemerintah pusat, khususnya BNPP RI, segera memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang disampaikan. “Kawasan perbatasan harus menjadi prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, turut hadir jajaran BNPP RI, termasuk Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, dan Plh. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Delegasi dari Kabupaten Sanggau meliputi Anggota Komisi II yaitu:
- Ketua: Hendrikus Bambang (Fraksi Golkar)
- Wakil Ketua: Dicky (Fraksi Nasdem)
- Sekretaris: Kancilkus (Fraksi PDIP)
Anggota;
- Jumadi (Fraksi PDIP)
- Ardiharto Singku (Fraksi Golkar)
- Andi Putra Damenta Sembiring (Fraksi Gerindra)
- Leonardo Agustono Hamanangan Silalahi (Fraksi Demokrat)
- Supratman (Fraksi Demokrat)
- Titik Erni Kurniati (Fraksi Amanat Persatuan)
- Nados (Fraksi Amanat Persatuan)
- Supriyadi (Fraksi Kebangkitan Bangsa) dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
“Hasil dari konsultasi ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan di PLBN Entikong, yang berfungsi sebagai pintu gerbang strategis antara Indonesia dan Malaysia” Demikian harap Kancilkus, SP.
